DPRD Kabupaten Karawang Lakukan Studi Banding ke Disperumkimtan Surakarta Bahas Penanganan Kawasan Kumuh
Surakarta, 14 April 2025 — Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (Disperumkimtan) Kota Surakarta menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang pada Senin (14/4). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan studi banding terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Karawang ini disambut oleh Sekretaris Disperumkimtan Kota Surakarta, Bapak Budiono, S.T., M.Si. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada pihaknya sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan penanganan kawasan kumuh. Beliau juga memperkenalkan jajaran pejabat serta tenaga ahli yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam sesi diskusi, DPRD Kabupaten Karawang menggali berbagai informasi penting yang mencakup strategi penanganan kawasan kumuh, implementasi regulasi daerah, keterlibatan masyarakat dan stakeholder, pengelolaan data dan pemetaan wilayah, hingga skema pembiayaan dan kerja sama pihak ketiga.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Disperumkimtan Kota Surakarta memaparkan materi terkait dasar hukum dan regulasi penanganan kawasan kumuh, serta pendekatan integratif yang dilakukan pemerintah kota melalui beberapa program. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat.
Dalam sesi tanya jawab, anggota DPRD Kabupaten Karawang menyoroti sejumlah isu strategis, seperti tantangan pelaksanaan program, mekanisme pendanaan melalui APBD, keterlibatan swasta dalam peningkatan kualitas hunian, indikator pengentasan kawasan kumuh, serta strategi pencegahan terhadap munculnya kawasan kumuh baru.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan penyampaian apresiasi dari DPRD Kabupaten Karawang atas sambutan hangat serta informasi komprehensif yang diperoleh selama kunjungan. Hasil studi banding ini diharapkan menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Karawang. (AR)
